“Sinetron” Kasus Korupsi Indonesia Djoko Tjandra

Ada banyak sekali kasus korupsi Indonesia, namun salah satu kasus korupsi dengan drama yang Panjang adalah kasus buronan Djoko Tjandra. Beberapa waktu yang lalu sempat terdengar kabar bahwa Djoko Tjandra kembali ke Indonesia, kemudian ia membuat KTP baru dan berhasil pergi ke luar negeri lagi, tepatnya ke Malaysia. Semua itu berhasil dilakukan oleh Djoko Tjandra dengan bantuan Brigjen Prasetijo Utomo eks pejabat dalam Bareskrim Polri yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman maksimal selama enam tahun penjara.

                Tidak hanya menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo sebagai tersangka, saat ini Polri tengah menyelidiki aliran suap yang diperkirakan diberikan kepada sejumlah orang untuk pembuatan surat palsu dalam memudahkan perjalanan Djoko Tjandra dari maupun ke luar negeri. Brigjen Prasetijo Utomo diduga terlibat membantu dalam pembuatan surat jalan dan berada dalam pesawat yang sama dengan Djoko Tjandra saat ke Pontianak 16 Juni 2020 lalu. Polri juga menyebutkan bahwa tiga jenderal yang diduga berkaitan dengan Djoko Tjandra dicopot jabatannya,

Seri “Sinetron” Kasus Korupsi Indonesia Djoko Berlanjut

“Sinetron” Kasus Korupsi Indonesia Djoko Tjandra

                Menurut ICW (Indonesian Corruption Watch), kasus Djoko Tjandra menimbulkan banyak pertanyaan publik, apakah selama ini buronan korupsi lainnya juga mendapatkan perlakuan yang sama? Melalui Adnan Topan Husodo, ICW menyebutkan bahwa kasus ini bisa menjadi presiden yang mana setidaknya ada 40 buronan kasus korupsi lainnya yang kabur dari penegakan hukum seperti Honggo Wendratmo, Eddy Tansil dan Sjamsul Nursalim.

Kasus korupsi Indonesia Djoko Tjandra tidak hanya mencoreng nama kepolisian saja, namun juga mencoreng wibawa negara serta Presiden. Apabila aparat penegak hukum dapat diperalat mafia untuk menghilangkan jejak kejahatan ataupun mempermudah buronan untuk kabur dari jerat hukum, maka hal ini akan menjadi masalah dan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum. Penangkapan burnonan kasus korupsi dinilai sebagai komitmen negara terhadap salah satu prinsip negara hukum. Adnan pun mengatakan bahwa dengan adanya Kerjasama antar negara sebenarnya dapat mempermudah pencarian para buronan yang kabur ke luar negeri.

                Dalam sidang PK yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2020, Djoko Tjandra sebagai buron kasus hak tagih Bank Bali dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tidak menghadiri sidang. Pengacara Djoko Tjandra pun mengatakan bahwa kliennya sedang sakit dan meminta untuk diadakan sidang secara online.

Pejabat Bareskrim Polri Jadi Tersangka, Aliran Suap Diselidiki

kasus korupsi indonesia

                Bagaimana bisa buronan kasus korupsi Indonesia bebas berkeliaran? Pertama Djoko Tjandra membuat e-KTP baru di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta pada bulan Juni lalu. Salah satu yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra adalah Brigjen Prasetijo Utomo yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembuatan surat jalan Djoko Tjandra.

                Setidaknya ada tiga konstruksi hukum yang diberikan pada Brigjen Prasetijo. Yang pertama adalah pembuatan surat jalan palsu dan menggunakan surat palsu. Yang kedua adalah memberikan pertolongan atau membiarkan Djoko Tjandra. Dan yang ketiga adalah dugaan menghalangi upaya penyelidikan aparat penegak hukum dengan merusak barang bukti.

                Upaya perusakan barang bukti diperkuat dengan keterangan dari beberapa saksi yang bersesuaian, yang mana tersangka Brigjen Prasetijo yang pada saat itu menjabat sebagai Polisi meminta Kompol Joni Andrianto untuk membakar surat-surat yang telah digunakan dalam perjalanan DST dan AK. Pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran Pasal 221 ayat 1 kedua KUHP. Surat-surat palsu yang digunakan tersangka adalah surat pemeriksaan Covid-19 dan juga surat rekomendasi Kesehatan yang dibuat dalam lingkungan Pusdokkes Polri. Selain itu, dalam surat jalan dengan Kop Polri untuk Djoko Tjandra, tersangka menulis bahwa Djoko Tjandra sebagai seorang konsultan Badan Reserse Kriminal Polri.

                Setidaknya dalam kasus ini polisi telah memeriksa 20 saksi dan tidak menutup kemungkinan untuk munculnya tersangka-tersangka baru yang berkaitan dengan pelarian Djoko Tjandra. Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian akan bekerjasama dengan KPK.

                Petinggi kepolisian lainnya yang juga dicopot jabatannya selain Brigjen Prasetijo Utomo adalah Brigjen Nugroho Slamet selaku Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia dan juga Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Sebelum Brigjen Prasetijo Utomo ditetapkan sebagai tersangka, ia telah diperiksa di ranah etik dan disiplin. Akan tetapi proses sempat terhenti karena dokter dari kepolisian menyatakan bahwa Prasetijo sakit dan harus dirawat di rumah sakit. 

                Akibat kasus pelarian ini, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu Mahfud MD membentuk tim pemburu buronan untuk kasus korupsi, selain itu anggota DPR Mardani Ali Sera dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta Polri untuk membeberkan seluruh peran jendral yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelarian Djoko Tjandra.